Ekonomi
Mikro, Ekonomi Makro, dan Kebijakan Ekonomi (Materi Ringkasan)
Kegiatan
ekonomi manusia dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Manusia memerlukan panduan dalam melakukan kegiatan ekonominya. Permasalahan
ekonomi yang dihadapi manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekonomi
mikro dan ekonomi makro. Hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi
pemerintah.
(Selengkapnya
baca artikel tentang Ekonomi)
Ekonomi
mikro mempelajari bagian kecil dari kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan
ekonomi manusia terdapat beberapa permasalahan yang tergolong dalam lingkup
yang lebih kecil.
Secara
umum, ekonomi mikro membahas perilaku ekonomi dalam lingkup individu, rumah
tangga, perusahaan, dan pasar. Pembahasannya meliputi pemanfaatan sumber daya
ekonomi bagi kehidupan masyarakat serta perilaku produsen dan konsumen dalam
melakukan interaksi di pasar. Cakupan pembahasan ekonomi terbatas pada kegiatan
ekonomi yang lebih sempit dan khusus.
Dalam
ekonomi mikro terdapat beberapa komponen yang dibahas sebagai berikut:
- Interaksi di
pasar barang
- Interaksi di
pasar faktor produksi
- Perilaku
produsen dan konsumen
2. Ekonomi
Makro
Berbeda
dengan ekonomi mikro, cakupan pembahasan dalam ekonomi makro lebih luas.
Ekonomi lebih umum dalam mempelajari peristiwa dan kegiatan ekonomi yang
terjadi.
Ekonomi
makro menganalisis perubahan ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara
luas. Hal ini berkaitan dengan permasalahan permintaan dan penawaran agregat,
seperti pendapatan nasional, pengangguran, jumlah uang
yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran
internasional.
Dalam
ekonomi makro dibahas beberapa komponen sebagai berikut:
- Pemanfaatan
sumber daya ekonomi
- Stabilitas
ekonomi
- Pertumbuhan
ekonomi
- Ekonomi
internasional
- Neraca pembayaran
internasional
- Nilai tukar mata
uang
- Inflasi
- Peredaran uang
3. Perbedaan
Ekonomi Mikro dan Makro
Secara
umum, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro terletak pada keluasan
pembahasan dan ruang lingkupnya. Ekonomi mikro memiliki pembahasan yang lebih
sempit terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, ekonomi makro
memiliki ruang lingkup yang lebih luas mengenai kegiatan ekonomi masyarakat.
Perbedaan pembahasan ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat dilihat melalui
tabel berikut:
Variabel
|
Ekonom Mikro
|
Ekonomi Makro
|
Produksi
|
Jumlah
produksi suatu perusahaan
|
1.
Jumlah produksi nasional
2.
PDB
|
Harga
|
Harga
tiap-tiap barang
|
1.
Harga agregat
2. harga produsen dan konsumen
3. Harga inflasi
|
Pendapatan
|
Pendapatan
pekerja
|
Pendapatan
nasional
|
Ketenagakerjaan
|
Jumlah
karyawan di suatu perusahaan
|
1.
Kesempatan kerja secara nasional
2. Tingkat pengangguran
|
4. Permasalahan
Ekonomi di Indonesia
Permasalahan
yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia
permaslahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya suatu keadilan dan
kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalah ekonomi Indonesia adalah sebagai
berikut:
- Rendahnya
pertumbuhan ekonomi
- Kemiskinan
- Pengangguran
- Kesenjangan
penghasilan
- Inflasi
5. Kebijakan
Ekonomi Pemerintah
Kebijakan
yang ditetapkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatasi permasalahan di
bidang perekonomian. Sasaran kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah
sebagai berikut:
- Menambah
persediaan dan memperluas distribusi bahan pokok yang dibutuhkan
masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, seperti bahan pangan,
perumahan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat.
- Meningkatkan
taraf hidup masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja, menaikkan
tingkat upah minimum regional, dan menyelenggarakan pendidikan yang
berkualitas.
- Memperluas
jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat secara adil
dan merata. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membebaskan
masyarakat dari penindasan dan ketergantungan serta mempermudah akses
kesehatan dan pendidikan.
Beberapa
kebijakan yang ditetapkan pemerintah guna mengatasi permasalahan ekonomi adalah
sebagai berikut:
- Kebijakan fiskal. Adalah
kebijakan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara.
Biasanya kebijakan fiskal berkaitan dengan penggunaan pajak dan
pengeluaran pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan.
- Kebijakan moneter. Adalah
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan arus uang beredar dalam
perekonomian.
- Kebijakan harga. Adalah
kebijakan pemerintah yang terkait dengan hajat hidup rakyat banyak.
Biasanya berupa subsidi supaya semua rakyat memiliki kemampuan untuk
membeli.
- Kebijakan
perdagangan internasional. Kebijakan ini berkaitan dengan
kegiatan atau kerja sama antar negara di dunia.
Macam – Macam Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem
Ekonomi Indonesia
Nama : Safira Masitha
Kelas : 1EB09
NPM : 26212775
Macam – Macam Kebijakan Pemerintah
Tentang Sistem Ekonomi Indonesia
Kebijakan ekonomi adalah beberapa
peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf
hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi
diperlukan juga kebijakan nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut
masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam,
yaitu :
1. Kebijakan ekonomi mikro, adalah
kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis
kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.
2. Kebijakan ekonomi meso, adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada
wilayah tertentu atau pada sektor-sektor tertentu.
3. Kebijakan ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek
ekonomi pada tingkat nasional (agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa
mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi
lebih atau kurang efektif. Maka dari itu saya akan membahas lebih dalam
mengenai kebijakan ekonomi makro.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan pemerintah. kebijakan fiskal lebih mekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal
adalah pengeluaran dan pajak.
Ada 2 macam kebijakan fiskal yatu :
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan
Negara guna memberi stimulus pada perekonomian.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya.
Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu:
1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Ada 2 kebijakan moneter yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif
Suatu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif
Suatu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau disebut juga
dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Ada beberapa cara untuk melakukan
kebijakan moneter diantaranya :
1. Operasi Pasar Terbuka
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan
menjual atau membeli surat berharga pemerintah.
2. Diskonto
Diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat
bunga bank sentral pada bank umum.
3. Rasio Cadangan Wajib
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan
jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
A. KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
SEKTOR LUAR NEGERI
Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan
pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan
pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis
sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat
dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat
dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan
penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut
pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam
perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar
negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.
Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran
untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara
ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan
hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.
Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh
besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal
ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya
tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut
dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah
(prepayment).
Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman
luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri.
Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan
yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi.
Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan
bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya
diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting
diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri
tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).
Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam
perekonomian. Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka
hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut
dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian
besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut
dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan
defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan
inflasi. Dilain pihak, pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi
negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan
inflasi.
Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri
akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal
pemerintah . Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu
lintas modal Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat
dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang
positif menunjukkan adanya cash inflow.
B. Kebijakan Moneter Dan Pengaruhnya
Terhadap Perekonomian
Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam
perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan
transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan
pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank
sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).
Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi
negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu
ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar
sekunder, sehingga uang beredar bertambah, dan dilain pihak bila bank sentral
ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral akan menjual
sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu
difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan
pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.
Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi
negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah
menerbitkan obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi
bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada
tahap awal dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih
sedikit. Selama ini Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank
Indonesia, karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu
SBI juga sangat pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini
sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOs.
Masalah-Masalah
yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi
masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang
memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam
lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Dinegara-negara
sedang berkembang, pada umumnya terdapat tiga masalah besar pembangunan
ekonomi. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan
ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi makro
Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Inflasi
yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri
merupakan masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro.
Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :
1. Masalah Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan
yang bersifat ekonomi (ekonomi lemah) jadi dimana seseorang tidak dapat
memenuhi kebutuhan pokok (kebutuhan primer) karena pendapatannya rendah.
Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Karena rendahnya pendapatan yang
menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu karena rendahnya pendidikan
masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak.
Untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara
membatu masayarakat pemerintah melakukan program ‘Program Inpres Desa
Tertinggal’ atau IDT, pemberian kredit untuk para petani dan pengasuh kecil
berupa ‘Kredit Usaha Kecil’ atau KUK, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP),
Program Kawasan Terpadu (PKT), Program Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA), Raskin,
Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program-program lainnya.
Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi
pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya.
Namun kita semua juga haruslah ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan karena
kita merupakan mahluk sosial yang beragama. Dimulai dari upaya kecil dan
nantinya akan melakukan perubahan besar.
Solusi atas masalah kemiskinan yang dapat kita
upayakan yaitu dengan dimulai dari diri sendiri, mulai detik ini, dan hingga
akhir nanti. Maksudnya kalian sebagai pelajar, belajarlah dengan tekun untuk
masa depan diri kalian sendiri serta nantinya akan berkembang potensi positif
kalian untuk berguna bagi masyarakat. Contohnya, jika kalian belajar dengan
tekun maka kalian membentuk diri sebagai pribadi yang intelektual serta
berakhlak mulia. Potensi positif tersebut dapat digunakan untuk memperoleh
pekerjaan yang layak sehingga pendapatan yang kalian dapatkan akan membuat
kalian jauh dari kemiskinan dan pendapatan tersebut dapat kalian sisihkan untuk
membantu sesama seperti membagikan sembako atau kebutuhan-kebutuhan lainnya,
berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan lain-lain.
2. Masalah Keterbelakangan
Keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang kurang
baik jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam
hal ini maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain di lihat dari
berbagai aspek serta berbagai bidang.
Dilihat dari penguasaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK), Indonesia masih dikategorikan sebagai negara sedang
berkembang. Ciri lain dari negara sedang berkembang adalah rendahnya tingkat
pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan
fasilitas umum/publik, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat
keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal,
dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen
usaha.
Untuk mengatasi masalah keterbelakangan tersebut,
pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan program
pendidikan seperti wajib belajar 9 tahun dan mengadakan
pelatihan-pelatihan seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, melakukan
pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju.
Masalah keterbelakangan merupakan masalah yang
harus kita atasi bersama. Karena kita merupakan subjek atau obejek dari
permasalahan ini. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memiliki semangat
ingin maju sehingga kita memiliki hasrat untuk belajar dan belajar terus. Negara
kita belum dikategorikan sebagai negara maju. Kita sebagai masyarakatnya
haruslah membantu pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari segala bidang
dengan negara lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan IPTEK
karena merupakan kunci untuk mengatasi masalah keterbelakangan. Apa
yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi keterbelakangan ? Kalian
harus belajar dengan tekun. Jika kalian pintar maka kalian dapat melakukan
sesuatu yang berguna seperti mengikuti olympiade mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan
lainnya yang akan mengangkat nama negara dimata dunia. Selain itu, kalian
semestinya menjaga pembangunan seperti fasilitas publik yang telah dilakukan
pemerintah. Jangan sampai merusaknya karena jika rusak maka akan membutuhkan
biaya untuk memperbaikinya. Selain itu, pembangunan yang dilakukan pemerintah
semestinya dipergunakan dengan baik jangan sampai diabaikan karena pembangunan
tersebut dibangun dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit. Contohnya
seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, tindakan anarki seperti
kerusuhan, korupsi, mutu pendidikan rendah karena banyak peserta didik yang
kurang memenuhi standar nilai, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain sehingga
akan banyak hal yang dirugikan dan membutuhkan biaya untuk mengatasinya. Jadi
kita sebagai warga negara yang baik semestinya membantu pemerintah supaya
menjadi negara maju dengan menjadi warga negara yang tidak menjadi beban atau
merugikan negara serta menjadi warga negara yang produktik sehingga dapat
berguna bagi bangsa.
3. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan
Kerja
Pengangguran merupakan suatu kondisi kurang
produktif atau pasif sehingga kurang mampu menghasilkan sesuatu. Sedangkan
keterbatasan kesempatan kerja merupakan suatu keadaan kekurangan peluang untuk
mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat masuk dalam kuota atau pekerjaan yang
tersedia.
Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan
Kerja saling berhubungan satu sama lainnya. Masalah pengangguran timbul karena
adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini
terjadi karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan stuktur
ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri.
Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya
adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga
kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan
investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta memberikan
penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan.
Supaya kita tidak menjadi pengangguran karena
kurangnya kesempatan kerja maka kita dapat berupaya secara aktif sehingga
menjadi produktif yang pada akhirnya kita tidak ketergantungan pada pekerjaan
yang telah tersedia. Lebih baik kita menciptakan pekerjaan yakni berwirausaha
dari pada kita ketergantungan pada pekerjaan yang belum pasti kita akan
dapatkan. Kalaupun kita tidak dapat menciptakan pekerjaan maka kita harus
bersiap untuk bersaing dengan para pencari pekerja baik dari dalam negeri
maupun luar negeri. Untuk itu, kalian semestinya memanfaatkan kegiatan belajar
dengan baik untuk memupuk ilmu pengetahuan serta kepribadian yang baik supya
kita memiliki kompetensi atau kemampuan untuk bersaing dalam mendapatkan
pekerjaan. Dalam mendapatkan pekerjaan, yang perlu diperhatikan bukan nilai
dari pendidikan formal (sekolah,kuliah) dan non-formal (kursus
ketrampilan,kepribadian, serta pengalaman) saja yang dijadikan bahan
pertimbangan utama namun penerapan atau aplikasi dari ilmu pengetahuan yang
dimiliki. Artinya percuma jika nilai tinggi di ijazah tetapi setelah diuji
kembali tidak dapat membuktikannya. Maka kalian disaat ujian janganlah
membiasakan mencontek atau bekerja sama supaya mendapatkan nilai yang tinggi.
4. Masalah Kekurangan Modal
Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri
penting bagi setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal
tidak hanya mengahambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan
tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan.
Pemerintah banyak melakukan program-program bantuan
modal salah satunya yakni PNPM MANDIRI. Selain pemerintah, badan usaha juga
membantu dalam masalah kekurangan modal seperti bank, koperasi, BUMN seperti
PLN dan lain-lain.
Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan
melakukan program-program yang meningkatan kualitas SDM atau peningkatan
investasi menjadi lebih produktif. Kekurangan modal dapat diatasi secara bijak
dengan tidak meminjam kepada retenir. Lebih baik meminjam kepada koperasi karena
koperasi jasa yang dikenakan bersifat menurun dan kita akan mendapatkan Sisa
Hasil Usaha (SHU). Kalaupun dirasa tidak akan mampu mengembalikan pinjaman maka
semestinya kita berfikir kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
5. Masalah Pemerataan Pendapatan
Pemerataan pendapatan bukan berarti pendapatan
masyarakat harus sama. Pemerataan pendapat supaya keadaan masyarakat semakin
membaik bukan semakinrendah. Pemerataan Pendapatan merupkan upaya untuk
membantu masyarakat yang ekonominya rendah supaya tidak jauh terpojok. Artinya
untuk menghindari dari adanya gap atau batas antara yang kaya
dan yang miskin. Jadi supaya yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.
Ketidakmerataan pendapatan terjadi karena sebagian
besar pembangunan Indonesia terkonsentrasi hanya dikota-kota besar saja. Oleh
sebabitulah supaya pendapatan masyarakat merata, perlu perhatian pemerintah
yang didukung oleh masyarakat untuk bersama meningkatkan pelayanan kualitas
publik, meningkatkan kualitas SDM dan SDA supaya dapat mengatasi
ketidakmerataan pendapatan. Penerapan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan
tinggi lebih dicermati lagi untuk subsidi silang bagi masyarakat yang
ekonominya masih rendah.
Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu
pemerintah dalam masalah ini ? kalian semestinya memiliki sikap tenggang rasa
jangan sombong. Maksudnya jika kalian memiliki rezeki lebih, berbagilah dengan
lainnya. Jangan kalian sombong dengan harta yang dimiliki karena akan
mengakibatkan kecemburuan sosial. Kita semestinya membantu sesama baik dengan
uang, tenaga, dan pikiran supaya dapat meningkatkan pendapatannya (taraf
hidupnya).